Manado, Pilarsulut.com - Sebanyak 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), tercatat masih rendah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulut tahun 2016, menjelang berakhirnya masa penggunaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Drs. Steven Kandouw saat memimpin Rapat pimpinan, Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang di selenggarakan Jumat (16/12), bertempat di ruang rapat Tumbelaka Kantor Gubernu Sulut.
10 SKPD yang masuk daftar realisasi rendah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perlengkapan, Sekretariat daerah, dinas ESDM, Biro Umum, RS. Ratumbuinsang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Budaya, serta RS. Noongan.
Terkait hal itu, para Kepala SKPD menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga lambat menyerap anggaran dan berjanji akan menyelesaikan tepat waktu.
Wagub mengingatkan kepada para kepala SKPD untuk segera menyelesaikan semua penggunaan anggaran tepat waktu dan tidak didapati permasalahan lagi seperti yang lalu-lalu.
“Semua harus tetap bekerja On the Track, jangan lagi ada masalah, jika ada temuan nanti oleh BPK, maka siap bertanggung jawab,” tegas Wagub.
Diketahui dalam Rapim EPRA tersebut, target realisasi APBD Sulut telah mendapai 75 persen, dimana realisasi belanja tidak langsung 92.3 %, belanja langsung 66.76 %, dan belanja barang jasa 66.19 %. (PS)
