Kotamobagu,PilarSulut.com – Setelah hampir menjadi bola liar, akhirnya konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) Kotamobagu mulai menampakan kejelasan. Melalui surat DPW PAN Sulut bersifat instruksi bagi seluruh pengurus DPD PAN Kotamobagu untuk tidak melakukan pergantian pada struktur pengurus dan fraksi DPRD Kotamobagu.
Surat yang diketahui ditanda tangani oleh Wakil Ketua Ayub Ali dan Wakil Sekretaris Abbas Achmad bertujuan untuk merekonsiliasi kader –kader PAN Kotamobagu.
Jufri Kobandaha yang juga selaku sekretaris DPD PAN versi Musdalub merespon positif atas diterbitkannya surat instruksi ini. Dirinya berharap agar semua kader DPD PAN Kotamobag mematuhi apa yang disampaikan oleh DPW PAN Sulut.
“Sejak kemarin sudah jelas, disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) DPW PAN Sulut bahwa untuk Kotamobagu dalam sementara waktu tidak melakukan kegiatan Partai, mengingat adanya perselisihan. Namun, hal itu dinafikan pengurus PAN versi cempaka putih. Bahkan ada desakan untuk melakuan pergantian ketua komisi. Nah, dengan adanya surat ini lebih menegaskan, PAN versi Jainuddin Damopolii untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan partai,”ucap Kobandaha.
Bahkan dijelaskan Kobandaha, Pan versi cempaka putih bukan hanya mengajukan pergantian Ketua Komisi, sebelumnya mereka telah melakukan pergantian DPC, DPRt, serta yang paling parah lagi sudah melakukan pelantikan DPC.
“Kalaupun DPW PAN Sulut dan DPP menginginkan yang terbaik untuk DPD PAN Kotamobagu, ini sangat jauh berbeda dengan sikap yang terus ditunjukkan DPD PAN versi Jainuddin Damopolii, buktinya mereka sudah menganti DPC dan DPRt yang harusnya menyelenggaran Muscam, dan Musran,”jelasnya.
Saat ditanyakan awak media, apakah pihak Musdalub Lembah Bening akan mematuhi Instruksi DPW PAN. Menurut Kobandaha “Sejak awal pihaknya bersama Ahmad Sabir serta seluruh kader PAN Kotamobagu patuh dan tunduk pada Partai, pihaknya meyakini DPW dan DPP mampu menilai mana kader yang ingin membesarkan partai tanpa harus menciptakan konflik. jangan menilai dengan adanya Musdalub adalah bentuk ketidak patuhan pada partai, namun ini bentuk perlawanan secara konstitusional, dimana dirinya bersama kader yang lain tidak diperhitungkan, dan dihargai. Bahkan 4 orang anggota DPRD tidak dianggap oleh Pak Jainuddin Damopolii, tentunya ini sangat mengecewakan, bukan hanya pada kami tapi pada masyarakat yang telah memilih mereka berempat,”ungkap Kobandaha.
terpisah Ayub Ali yang dihubungi awak media melalui WhatsApp menyampaikan, melalui surat itu DPW menginginkan adanya rekonsiliasi untuk seluruh kader PAN di Kotamobagu “DPW mengingin untuk PAN Kotamobagu melakukan rekonsiliasi, ini untuk kebaikan Partai kedepan. sementara itu dulu, selebihnya apa yang ada di surat instruksi tersebut,”kata Ayub. (Abdi)