Jakarta, Pilarsulut.com - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan ke Divisi Propam Mabes Polri. Pelaporan dilakukan bagian dari upaya HMI mencari keadilan.
“Hukum harus ditegakkan sehingga menjadi alat mencari keadilan,” ungkap Ketua Umum PB HMI Mulyadi M Tamsir Mulyadi dalam acara malam keprihatinan yang diselenggarakan ILUNI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2025).
Mulyadi menyayangkan pernyataan Kapolda Metro Jaya yang bernada provokatif dan memecah belah. Sebagai seorang pejabat negara, lanjut Mulyadi, Kapolda tidak patut mengeluarkan hasutan.
“Aparat penegak hukum tak boleh menghasut antara kita, ini berbahaya. Kalau sudah diadu sesama masyarakat berbahaya,” kata Mulyadi.
Mulyadi mendesak Presiden untuk menginstruksikan Kapolri menindak tegas setiap aparat kepolisian yang melakukan tindakan provokatif di tengah masyarakat. “Kita minta pemerintah dan Kapolri untuk menindak tegas setiap aparat yang melakukan tindakan provokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengapresiasi laporan yang dilakukan oleh HMI. “Kami tidak akan menghalangi hal itu karena hak sebagai warga negara apabila ada tindakan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka,” kata Suntana kepada wartawan, Jumat, 11 November 2016.
Menurut Suntana, laporan di Mabes Polri tersebut pasti akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tapi saya tegaskan Polda Metro dalam tahapan pengamanan unjuk rasa, sudah melakukan diskusi dari awal, rapat dengan para perencana yang akan unjuk rasa. Mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan,” ujarnya.
Suntana mengatakan, penanganan aksi dalam demonstrasi minggu lalu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Sekali lagi saya tegaskan pada saat proses unjuk rasa kemarin pengamanan sesuai prosedur. Kita sudah periksa tidak ada yang menggunakan peluru karet,” tegasnya.
Sumber: Sindo
