Foto Ilustrasi
Kotamobagu,PilarSulut.com – Mulai disalurkannya Beras Sejatera (Rastra) oleh Perum Bulog Sub Driver Bolaang Mongondow Raya (BMR) memunculkan komplen dari Kepala Desa/ Lurah se Kotamobagu. Komplen ini mencuat dalam Rapat Kordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) di Aula Pemkot Kotamobagu, Selasa (9/5) pagi tadi.
Menurut Lurah Sinindian, Roli Adati, pihaknya menerima daftar penerima manfaat Rastra yang tidak sesuai dengan fakta lapangan “Setelah kami terima, ada yang tidak layak namun masuk sebagai penerima, dan ada yang harusnya menerima tapi tidak masuk di daftar, disamping itu tahun 2016 pembagian Rastra disertai dengan Minyak Goreng dan gula namun tahun ini hanya beras,”Tanya Adati.
Hal yang hampir sama juga dikeluhkan, KepalaDesa Sia Harto Balansa Kecamatan Kotamobagu Utara . menurutnya berdasarkan daftar yang diterima banyak warga yang berhak namun tidak menerima Rastra “Dari daftar yang kami terima yang benar benar layak tapi tidak masuk dalam daftar, Sehingga kalau bisa mereka yang tidak layak namun masuk akan kami ganti dengan yang benar benar layak,”keluh Balansa.
Dari Rakor penyaluran Rastra tersebut, terungkap data yang digunakan adalah data Badan Pusat Statistik. Bahkan untuk Kelurahan Kotamobagu sebagaimana penuturan Lurah Kotamobagu dalam daftar tersebut ditemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan memiliki kendaraan roda empat masuk sebagai penerima serta Rastra yang sudah rusak.
Kepala Bagian (Kabag) Ekbang, Alfian Hassan menanggapi pertanyaan dari sebagaian Kepala desa dan lurah yang hamper semua mengeluhkan hal yang sama “Daftar kuota serta nama nama penerima manfaat yang diterima Pemerintah Kotamobagu itu dari Provinsi, sehingga tidak bisa dirubah, untuk sementara bagi yang tidak layak namun masuk, Rastranya ditahan dulu. sambil menunggu Kordinasi yang akan kami lakukan dengan Pemprov Sulut terkait pergantian nama penerima,”kata Hassan.
Pihaknyapun berencana akan mengelar Rakor bersama lintas Instansi yang akan melibatkan Badan Pusat Statistik “Untuk mengantisipasi hal yang sama tidak terjadi ditahun depan, aka nada Rakor dengan mengundang BPS. Akan kita singkronkan data dari Bagian Ekonomi, Dinas Sosial dan BPS sehingga yang meneriam benar benar layak,”ungkap Hassa. (Abdi)
