Kotamobagu,PilarSulut.com – Dalam rangka meningkatkan akses inflastruktur dan pelayanan dasar, Pemerintah pusat dan Daerah mulai mencanangan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dengan program ini diharapkan dapat terwujud pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kotamobagu sendiri melalui SK Walikota Kotamobagu telah menetapkan 8 wilayah bebas dari pemukiman kumuh. Dimana melalui Dinas Pekerja Umum (PU) program Kotaku mulai di sosialisasikan, sejumlah kegiatanpun mulai dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait.
Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara dalam kesempatan menyampaikan tujuan dari program Kotaku ini diharapkan beberapa Daerah yang telah ditetapkan bebas dari pemukiman kumuh dapat terlaksana.
“Ada 8 titik, ditambah 2 titik Daerah yang tidak klinik, yaitu Biga dan Kobo Besar. Jadi yang kumuh itu kita treet man , dan yang tidak kumuh kita pagar, disamping itu juga harus menyiapkan ruang yang sehat untuk sebuah kawasan,”Kata Walikota.
Lebih lanjut Walikota menargetkan tahun 2019 universal akses, yakni 100 persen air bersih, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen sanitasi “Tahun 2019 Universal akses 100 – 0 – 100, adanya kecukupan atas kebutuhan air bersih, serta bebasnya Kotamobagu dari pemukiman kumuh, dan ketersedian sanitasi,”Ujar Walikota.
Ditambahkannya Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun terus memperbaika akses inflastruktur, peningkatan pembangunan serta sarana dan prasarana demi terwujudnya peningkatan ekonomi warga “Tiap tahunnya anggaran dikucurkan untuk memperbaikan akses inflastruktur, terutama pembangunan jalan dan perbaikan, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi warga Kotamobagu,”Tambah Walikota.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas PU Kotamobagu Sande Dodo, bahwa pihaknya sampai tahun 2019 akan mendukung program pengentasan pemukiman kumuh “Indikator pemukiman kumuh masih terdapatnya rumah tidak layak huni, seperti rumah masih beratapkan daun rumbiah, dinding masih mengunakan triplex, lantai masih dari tanah, serta drainase yang tersumbat, dan jalur masuk masih pengerasan. Ini yang nantinya sampai 2019 akan kita hapuskan,”Terang Sande. (Abdi)